Presiden Jokowi Diminta Terbitkan Perppu buat Batalkan UU Cipta Kerja

Aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah pada Kamis (8/10/2020). Bahkan, di beberapa tempat seperti di Jakarta, aksi unjuk rasa berujung ricuh. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah, mencermati perkembangan situasi politik dan keamanan, khususnya pascapengesahan UU Cipta Kerja dan demonstrasi kemarin.

Anggota Komisi VII DPR RI ini meminta, pemerintah menyerap aspirasi yang berkembang di publik. Mulyanto mengatakan, sejak awal fraksi PKS menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Oleh karena itu, Mulyanto menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

"Demo demo buruh, mahasiswa, dan yang lainnya perlu diserap aspirasinya secara akurat. Jaangan sekadar tindakan represif. Lalu dirumuskan sikap pemerintah yang tepat," ucap Mulyanto. "Kalau kami menyarankan agar presiden menetapkan Perppu untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja ini," pungkasnya. Kerusuhan yang terjadi saat demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di wilayah Jakarta, Kamis (8/10/2020) bukan dilakukan buruh atau mahasiswa.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan kerusuhan diduga dilakukan orang orang yang tergabung dalam kelompok Anarko. Mereka menyusup di antara para buruh dan mahasiswa untuk membuat kerusuhan saat aksi demo berlangsung. Saat ini, lanjut Yusri, polisi telah mengamankan 1.000 orang yang diduga terlibat dalam aksi kerusuhan yang sempat terjadi di Simpang Harmoni hingga kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

"Memang kita lakukan satu kegiatan pengamanan sejak sore tadi, sekitar kurang lebih 1000 orang yang kita amankan, Anarko yang mencoba melakukan kerusuhan. Tidak ada sama sekali buruh dan mahasiswa," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Kamis (8/10/2020) dilansir dari Kompas TV. Yusri menyampaikan, massa yang diduga tergabung dalam kelompok Anarko merupakan pengangguran yang datang ke Jakarta untuk membuat kerusuhan. "Mereka memang pengangguran yang datang dari beberapa daerah, baik menggunakan kereta api dan truk truk. Saat kita ini kita lakukan pemeriksan, mereka pengangguran semuanya," ujar Yusri.

Diberitakan sebelumnya, hari ini kelompok buruh dan mahasiswa dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa. Aksi terpusat di dua tempat yakni Gedung DPR RI, Jakarta Pusat dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Aksi demo sempat berujung ricuh hingga menyebabkan perusakan fasilitas publik. UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Halte Transjakarta di Bundaran HI, Jakarta Pusat dibakar massa penolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020). Seakan tak berdaya, petugas TNI Polri hanya dapat menyaksikan dan berjaga di kawasan Bundaran HI. Mereka tak melakukan apa apa, hanya menyaksikan seraya mengimbau warga yang bukan massa demonstran agar tidak mendekat dan berhati hati.

Hingga pukul 18:02 WIB, massa pengunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja masih bertahan di kawasan Bundaran HI. Seorang pelajar SMA bertopi dan mengenakan jaket terlihat memanjat traffic light yang berada tepat di depan Halte Transjakarta Bundaran HI. Ia terlihat mengenakan celana abu abu, lalu mengibarkan bendera merah putih, yang kemudian diikuti nyanyian lagu nasional Padamu Negeri oleh massa aksi lainnya.

Saat berita ini diturunkan, sebuah mobil komando memasuki kawasan Bundaran HI. Sang orator dan para massa yang mengikuti iring iringan mobil komando itu mengenakan pakaian serba hitam. "Ikut demo, masa cuma ngerokok di pinggiran," ucap sang orator.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *