Perkumpulan dai dan mubalig Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) menilai peresmian Gerakan Lima Juta Masker di Kepri adalah upaya nyata pemerintah mewujudkan Pilkada Sehat 2020 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Mendagri M. Tito Karnavian yang meresmikan gerakan tersebut sekaligus merupakan satu rangkaian dalam kunjungan kerjanya beserta jajarannya dalam Pengarahan Pilkada Serentak 2020 Berintegritas. Gerakan 5 juta masker ini digadang gadang adalah pembagian masker terbesar yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. “Kami mengapresiasi gerakan 5 juta masker ini. Kami sepakat statment Pak Mendagri yang menyebutkan bahwa bukannya protokol Covid 19 untuk menjaga Pilkada supaya tidak menular, tapi mestinya mindset kita di balik. Penanganan pandemi ini memanfaatkan momentum Pilkada untuk bisa memberikan kontribusi agar semua serius pusat dan daerah,” sambungnya.
Dalam kesempatan ini juga, hadir bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPK RI Firli Bahuri, Komisioner KPU RI dan Komisioner Bawaslu RI. Kehadiran Ketua KPK RI untuk mewaspadai Pilkada 2020 berlangsung tanpa terjadi pelanggaran hukum. “Kehadiran Ketua KPK adalah sebuah isyarat kepada peserta Pilkada 2020 untuk menjunjung tinggi integritas, bebas politik uang, dan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi dalam penanganan krisis kesehatan sekaligus ekonomi yang terjadi dampak pendemi korona,” tegas Irfaan. JIK menilai bahwa Pilkada Serentak harus didorong untuk mengangkat masalah masalah real, yakni bagaimana kepala daerah dapat mengendalikan Covid 19 dan dampak sosial ekonominya.
“Sebagian besar masa jabatan pimpinan daerah nanti berhadapan dengan masalah kesehatan, mencegah penularan Covid 19, menghadapi ekonomi yang stagnan di daerah masing masing karena ada pembatasan, restaurant yang tutup, hotel hotel yang terdampak, tourism yang terdampak, pabrik pabrik yang ada PHK, dan lain lain,” tegasnya. JIK mengajak seluruh masyarakat dan pihak pihak terkait tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. JIK juga mengimbau kepada masyarakat untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain agar menggunakan hak pilihnya. “Mulai saat ini kita juga harus mulai mengajak meyakinkan masyarakat untuk datang menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember, kenapa? Jangan sampai salah pilih, kalau salah pilih menyesalnya 4 sampai 5 tahun. Maka dari itu mari gunakan hak pilih kita,” pungkasnya.
